%20Video%20desakan%20pelunasan%20Uang%20Kontrakan%20IPMAPUJA,%20Bandung,%2019%20September%202026.png) |
| Tangkapan Layar (SS) Video desakan pelunasan Uang Kontrakan IPMAPUJA. Bandung, 19 September 2026. Doc. Pengurus IPMAPUJA BJB |
Bandung, imasepabjbblogspot.com--- Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak Jaya (IPMAPUJA) Koordinator Wilayah Bandung menyampaikan aspirasi terkait persoalan tempat tinggal yang masih belum dilunasi oleh Pemerintah.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui sebuah video yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
dalam video tersebut, sejumlah Mahasiswa dan pihak terkait berkumpul dan menyampaikan persoalan mengenai kontrakan yang digunakan sebagai tempat tinggal Mahasiswa asal Puncak Jaya pada tanggal 19 September 2026
Salah satu persoalan yang disoroti adalah pembayaran biaya kontrakan. dalam keterangannya, disebutkan bahwa harga kontrakan mencapai Rp80 juta per tahun. Sementara itu, pembayaran yang telah diserahkan sebagai DP awal sebesar Rp21 juta.
Ade karsadi, pemilik kontrakan yg berada di jln. Meleber Utara Kota Bandung Jawa Barat menanyakan keseriusan pemerintah dalam pembayaran sisa uang kontrakan yang belum dibayar sejak awal kontrak hingga sekarang.
"Kan awal perjanjian itu kan hanya satu bulan untuk pelunasan uang sisanya semenjak awal serah terima kunci yaitu di tanggal 21 mei 2026. Seharusnya sudah terbayar di bulan Juni tapi ini sudah 4 bulan sampai September 2026 belum bayar" jelasnya
ade juga menyayangkan sikap Pemerintah Puncak Jaya yang tidak transparan dan tertutup dalam komunikasi yang dinilainya kurang baik dan bersifat acuh tak acuh sehingga terkesan menelantarkan anak-anak mahasiswa.
"Semenjak bulan Juni itu saya selalu Chat WA ke Pemerintah, ke Bapak Simon karena dia yg datang pertama mewakili Pemerintah, tetapi tidak pernah dibalas, cuma dibaca, telfon juga tidak pernah diangkat. Ya sekiranya kalau ada kendala atau masalah ya bilang jangan diam" tuturnya
dalam video berdurasi 8:31 menit tersebut, Ade karsadi memberikan peringatan keras dan ancaman mengosongkan kontrakan yang dihuni oleh Mahasiswa Puncak Jaya.
"Jika dalam waktu seminggu atau dua Minggu ke depan Pemerintah Puncak Jaya tidak melunasi sisa pembayaran kontrakan, maka mohon maaf Mahasiswa Papua harus mengosongkan kontrakan saya" tegasnya
dalam kesempatan yang sama, Daud Wakur selaku Sekertaris Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak Jaya (IPMAPUJA) Kordinator Wilayah (Korwil) Bandung mempertanyakan keseriusan Dinas Pendidikan dalam melunaskan sisa uang kontrakan tersebut.
"Waktu awal itu kan bapak Simon yang datang sendiri, sudah lihat kami sendiri, Sudah kasih uang DP, 21 Juta sendiri ke pemilik kontrakan, sudah lihat keadaan kami seperti bagaimana dan lainnya. Jadi mohon untuk merespon" Jelasnya
ia juga menyoroti betapa pentingnya tempat tinggal bagi keberlanjutan studi dan keberlanjutan hidup Mahasiswa Puncak Jaya di Bandung. Pernyataan tersebut menggambarkan kekhawatiran Mahasiswa terhadap keberlanjutan tempat tinggal mereka apabila persoalan pembayaran tidak segera mendapatkan penyelesaian.
"Persoalan tempat tinggal ini sangat mendesak dan kalau kami di usir, kami akan tinggal dimana? jadi mohon untuk pemerintah segera melunaskan sisa pembayaran 59 juta biar kami juga bisa tinggal dan kuliah dengan tenang." Tuturnya
daud yang juga menjabat sebagai Presiden kombas cendrawasih UPI Bandung ini menyampaikan bahwa video mediasi ini, sudah dua kali pernah dikirimkan ke Pemerintah namun tidak pernah direspon. ini video yang ketiga kalinya, oleh karena itu dia juga menyampaikan kepada Badan Pengurus Pusat (BPP) IPMAPUJA agar dapat Mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak Pemerintah Daerah.
"Ini video mediasi kami yang ketiga. Sebelumnya kami sudah kirim 2 video tapi tidak ada jawaban. Kami minta supaya BPP IPMAPUJA Agar komunikasi hal ini ke Pemerintah" Jelasnya
di akhir video, Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak Jaya Korwil Bandung, Ben Murib menjelaskan bahwa sudah banyak kali komunikasi dengan Bapak Kabid Gason Wonda dan Bapak Simon Telenggeng namun tidak kunjung datang Jawaban.
"Kami komunikasi tapi tidak respon, kami ini kalian punya anak-anak jadi dalam bulan ini mohon untuk lunasi sisa pembayaran kontrakan" tegasnya
Dia juga meminta adanya komunikasi dan penyelesaian yang jelas antara pihak mahasiswa, pengelola atau pemilik tempat tinggal, serta pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya karena bagi Mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di luar daerah, keberadaan tempat tinggal yang aman dan terjamin merupakan bagian penting dalam mendukung proses pendidikan.
Ketua IPMAPUJA Bandung juga menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan kontrakan tidak hanya menyangkut masalah pembayaran, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan tempat tinggal mahasiswa selama menjalani pendidikan di Bandung oleh karena itu dia menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat Pemda tidak merespon, mereka akan melakukan mediasi kepada kementerian dalam negeri di Jakarta.
"Jika dalam waktu dekat pemerintah tidak respon berarti kami akan mediasi ke kementerian dalam megeri” tuturnya
hingga berita ini diturunkan, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pemerintah daerah kabupaten puncak jaya
Posting Komentar