Bahasa Daerah sebagai Identitas dan Keberagaman Budaya dalam Bangsa yang Multikultural

Foto saat pembacaan pernyataan sikap terkait konflik horizontal yang terjadi di kapiraya provinsi papua tengah. (ciloa 39) Foto: Mapiha/Fm

Bandung, - Imasepa_BJB, Mahasiswa Papua di Bandung yang tergabung dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Nabire-Paniai-Dogiyai-Deiyai (IPMANAPANDODE) Bandung, Ikatan Keluarga Besar Pelajar Mahasiswa Pegunungan Jayawijaya (IKB-PMPJ) Bandung, dan Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bandung (AMP KKB) mengeluarkan pernyataan sikap bersama dalam rangka menyikapi konflik horizontal yang terjadi di wilayah Kapiraya, Papua Tengah, serta situasi politik dan keamanan di Tanah Papua secara umum.

Pernyataan sikap ini dikeluarkan di sekretariat ipmanapandode bandung (gg, ciloa no. 39 kota Bandung Jawa barat) pada tanggal 21 Februari 2026 sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas Mahasiswa Papua terhadap situasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat di tanah Papua.

Dalam pernyataannya, mereka menilai bahwa sejarah Papua tidak terlepas dari praktik kekerasan, perampasan tanah adat, dan kebijakan negara yang dinilai belum berpihak kepada Rakyat Papua. 

dalam kesempatan itu, Mereka menyampaikan bahwa segala kebijakan pemerintah pusat yang dijalankan adalah upaya untuk mendorong kembali  eksploitasi sumber daya alam dan militerisasi wilayah Papua.

dalam siaran persnya, Senin (23/02/26) mereka menilai bahwa Berbagai kebijakan yang dijalankan hari ini tidak menyentuh akar persoalan rakyat Papua, Justru memperparah konflik sosial dan mengancam keberlangsungan hidup Orang Asli Papua.

Terkait konflik di Kapiraya yang melibatkan masyarakat Kamoro dan Mee, ketiga organisasi mahasiswa ini menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait.

Mereka mendesak pemerintah Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Mimika, serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera menyelesaikan konflik Kapiraya secara adil, transparan, dan bermartabat.

Konflik tapal batas yang terjadi di kapiraya adalah bentuk ketidakadilan dan ketidakseriusan pemerintah provinsi Papua Tengah dan pemerintah daerah Mimika, Dogiyai dan Deiyai sebab tidak mengurus hal ini dengan serius.

Dalam pernyataannya, Mereka juga meminta kepada Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa agar Segera menyelesaikan permasalahan tersebut, karena masalah tapal batas menjadi kewenangan gubernur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Mereka juga meminta kedua belah pihak yang bertikai untuk menahan diri serta menghentikan segala bentuk kekerasan.

Selain itu, mereka menuntut penghentian aktivitas pendulangan emas ilegal dan praktik illegal logging di wilayah Kapiraya, serta penarikan seluruh alat berat yang beroperasi tanpa izin.

Mereka juga meminta agar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan di wilayah Mimika dihentikan karena berpotensi memperburuk konflik dan mengabaikan hak ulayat masyarakat adat.

Dalam pernyataan tersebut, mereka juga mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan tapal batas Kapiraya berdasarkan mekanisme adat dan pengakuan hak ulayat masyarakat Kamoro dan Mee.

Mahasiswa Papua di Bandung turut menolak rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Nemangkawi yang dinilai berpotensi menambah kompleksitas konflik sosial dan politik di Papua.

Foto saat diskusi bersama terkait konflik horizontal yang terjadi di kapiraya provinsi papua tengah. (ciloa 39) Foto: Mapiha/Fm

Foto saat pembacaan situasi konflik horizontal yang terjadi di kapiraya provinsi papua tengah. (ciloa 39) Foto: Mapiha/Fm

Mereka juga meminta aparat keamanan bersikap netral, profesional, dan tidak memihak dalam penanganan konflik Kapiraya. Selain itu, mereka mengajak kepala suku, tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh agama dari masyarakat Kamoro dan Mee untuk duduk bersama menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah adat.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka juga menolak pembangunan pos militer baru dan penambahan aparat keamanan di Kapiraya karena dinilai memperkeruh situasi dan memperpanjang trauma masyarakat.

Secara lebih luas, mereka menuntut dibukanya akses jurnalis seluas-luasnya di Papua, penarikan militer organik dan non-organik dari seluruh wilayah Papua, serta penghentian operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Maybrat, Yahukimo, dan di seluruh Tanah Papua. (***)

Sebagai penutup, mereka menyatakan bahwa hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua merupakan solusi demokratis atas konflik berkepanjangan yang terjadi.

Related Posts